Rabu, 09 Januari 2013

Etiak Dan Kepemimpinan

terdapat dua macam etika (Keraf: 1991: 23), sebagai berikut:
1. Etika Deskriptif
Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya Etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis.
2. Etika Normatif
Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi Etika Normatif merupakan normanorma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat

Level etika
1. Etika Umum
Etika yang membahas tentang kondisi Dasar bagaimana manusia Itu bertindak Secara Etis dan dijadikan sebagai tolak ukur bauik dan buruk
2.etika khusus
Adalah penerapan Moral dasar dalam bidang kehidupan yg Khusus
3. Etika Individu
is Etika yang Berkaitan dengan kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
4. Etika sosial
etika yg mmbhas tentang kewajibn sikap n brprilaku manusia sbg anggota masy- pada umumnya, menyangkut hub. manusia dgn manusia baik secara individu maupun dalam kelembagaan..

Etika terapan
sama Dengan Etika khusus merupakan penerapan prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus.
Etika profesional
pola aturan, tata cara, tanda, Pedoman etis dalam melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan kode etik jga merupakan pola aturan sebagai pedoman bertingkah laku.

Fungsi kode etik
yaitu sebagai Perlindungan dan pengembangan profesi. Gibson dan Michel kode etik itu adalah pedoman pelaksanaan Tugas profesional Dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional.

Menurut biggs Dan Biocher
*melindungi suatu profesi Dari Campur tangan pemerintah
*mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi
*melindungi para praktisi dari kesalahan praktek suatu profesi

referensi dalam pelayanan public dalam melaksanakan kewenangan:
*efisiensi, tidak boros
*membedakan milik pribadi dengan milik kantor
*inpersonal, melakukan hub. kerja dengan orang lain secara kolektif dan secra formal
*matrial sistem nilai ini berkaitan dengan rekrukmen n reporsi pegawai


Rekrut pegawai
* Keterampilan (skill)
* Pengetahuan (Knowledge)
* Sikap ( Attitude)
* Kemampuan
* Pengalaman

Sabtu, 08 Desember 2012

Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 45

Lembaga-Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 45
Sopriadi Sabtu, 08 Desember 2012 Tugas Kuliah


    Undang- Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang merupakan aturan tertinggi di negara indonesia yang didalamnya mencakup tentang hukum tata negara indonesia yang menjelaskan sistem penyelenggaraan dan pembagian kekuasaan negara yang dianut negara indonesia.
UUD “ 45 sebagai konstitusi negara bukanlah sesuatu yang sakral dan tidak bisa dirubah. Dalam artian UUD atau konstitusi tetap harus mengikuti perkembangan zaman, yang bisa mengadopsi semua tuntutan perubahan yang ada. Kesalahan terbesar pada saat pemerintahan orde baru, ketika menempatkan UUD 1945 pada posisi yang sempurna dan sakral yang sudah tidak membutuhkan perubahan lagi, bahkan celakanya bagi golongan yang yang ingin melakukan perubahan akan harus siap berhadapan dan tersingkir dari parlemen. namun pasca tumbangnya pemerintahan orde baru oleh gerakan pro-demokrasi yang dipelopori oleh mahasiswa, pemuda, dan masyarakat umum menutut untuk dilakukan perubahan ditubuh UUD 1945. Gerakan itu menamakan dirinya sebagai gerakan reformasi, gerakan untuk perubahan yang sudah tidak tahan lagi menyaksikan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemeritahan orde baru. Walhasil dari seluruh bagian-bagian UUD 1945 yang berhasil ditafsirkan oleh orde baru demi menyelamatkan dan mengamankan kepentingan pribadi dan kelompoknya serta merugikan rakyat berhasil diamandemen, sehingga dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang cukup derastis terhadap lembaga-lembaga negara.
A.    Lembaga-Lembaga Negara sebelum amandemen:
1.      MPR:
MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang diberi kekuasaan tak terbatas (super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden [1]. Dengan kata lain MPR merupakan penjelmaan pendapat dari seluruh warga Indonesia.
Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang diangkat termasuk didalamnya TNI/Polri.
Wewenang MPR antara lain :
1.      Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris.
2.      Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis.
3.      Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden Wakil Presiden.
4.      Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/ Mandataris mengenai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut.
5.      Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara dan/atau Undang-Undang Dasar.
6.      Mengubah Undang-Undang Dasar 1945.
7.      Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis.
8.      Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota.
9.      Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji anggota.

2.      Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Oleh karena itu Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.
Wewenang DPR antara lain :
1.      Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden.
2.      Memberikan persetujuan atas PERPU.
3.      Memberikan persetujuan atas Anggaran.
4.      Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.

3.      PRESIDEN
Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR.
Wewenang Presiden antara lain :
1.      Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR,
2.      Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi
3.  Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power).
4.  Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.
5.      Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK.
6.      Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)
7.      Menetapkan Peraturan Pemerintah
8.      Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri pemilihan.

4.      Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN).
Wewenang MA antara lain :
1.      Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
2.      Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
3.      Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

5.      BPK dan DPA
Disamping lembaga-lembaga tinggi Negara diatas terdapat lembaga tinggi Negara yang lain yang wewenangnya cukup minim, yaitu BPK dan DPA. tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.
Adapun wewenang dari Dewan Pertimbangan Agung (DPA), yaitu berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

B.     Lembaga-lembaga Negara pasca Amandemen

1.      MPR
MPR adalah Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. Yang mempunyai fungsi legeslasi. pasca perubahan UUD 1945 Keberadaan MPR telah sangat jauh berbeda dibanding sebelumnya. Kini MPR tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat dan tidak lagi berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara dengan kekuasaan yang sangat besar, termasuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Susunan dan keanggotaan MPR [2]
1)      MPR terdiri atas Anggota  DPR dan DPD yang dipilih melalui  Pemilihan Umum setiap 5 tahun sekali.
2)      Masa jabatan Anggota MPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota MPR  yang baru Mengucapkan sumpah/janji.
3)      Sembelum memangku jabatannya, Anggota MPR mengucapkan sumpah /janji bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna MPR.
Tugas dan wewenang [3]
1)      Mengubah dan menetapkan Undang –undang Dasar.
2)      Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna MPR
3)      Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan / atau wakil presiden.
Sidang dan Putusan [4]
MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibukota Negara. Sidang MPR sah apabila:
1)      Sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR untuk memutus usul Dpr untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden.
2)      Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD
3)    Sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari jumlah anggota MPR untuk selain siding-sidang sebagai mana dimaksud diatas.
2.      PRESIDEN
Berbeda dengan sistem pemilihan Presiden dan Wapres sebelum adanya amandemen dipilih oleh MPR , sedangkan setelah adanya amandemen UUD 1945 sekarang menentukan bahwa mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR melainkan bertanggung jawab langsung kepada Rakyat Indonesia.  Konsekuensinya karena pasangan Presiden dan Wapres dipilih oleh rakyat, mereka mempunyai legitimasi yang sangat kuat.  Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk  satu kali masa jabatannya.
Setelah amandemen UUD 1945 beberapa wewenang Presiden sudah banyak dikurangi, antara lain sebagai berikut :
Hakim agung tidak lagi diangkat oleh Presiden melainkan diajukan oleh komisi yudisial untuk diminta persetujuan DPR, selanjutkan ditetapkan oleh Presiden (Pasal 24A ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945).
Demikian juga anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak lagi diangkat oleh Presiden, tetapi dipilih oleh DPR dengan memperhatikan DPD dan diresmikan oleh Presiden (Pasal 23F ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945). Pengangkatan pejabat-pejabat tersebut mencerminkan suatu mekanisme ketatanegaraan yang mengarah kepada suatu keseimbangan dan demokratisasi. Namun sangat disayangkan, pengangkatan seorang jaksa agung masih menjadi kewenangan presiden, tanpa melibatkan DPR secara nyata.
Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden antara lain [5]:
•         Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
•         Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.
•   Mengajukan Rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
•         Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (dalam kegentingan yang memaksa)
•         Menetapkan Peraturan Pemerintah
•         Mengangkat dan memberhentikan Mentri-mentri
•     Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
•         Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
•         Menyatakan keadaan bahaya.
•         Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR
•         Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
•         Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
•         Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
•         Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU
•    Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
•         Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR
•         Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung
•         Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

3.      DPR
Melalui perubahan UUD 1945, kekuasaan DPR diperkuat dan dikukuhkan keberadaannya terutama diberikannya kekuasaan membentuk UU yang memang merupakan karakteristik sebuah lembaga legislatif. Hal ini membalik rumusan sebelum perubahan yang menempatan Presiden sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU. Dalam pengaturan ini memperkuat kedudukan DPR terutama ketika berhubungan dengan Presiden.
Tugas dan wewenang DPR [6]
1)      Membentuk undang-undang yang dibahasa dengan presiden ntuk mendapat persetujuan bersama;
2)      Membahas dan memerikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
3)  Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;
4)      Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan Undang-Undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan Agama;
5)      Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
6)    Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja Negara serta kebijakang pemerintah.
HAK-HAK DPR [7]
Hak interplasi
Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Hak angket
Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Hak imunitas
Hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan diluar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik.

Hak menyatakan pendapat
Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
•    Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional
•         Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
•   Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

4.      DPD
DPD adalah Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.DPD dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.
DPD mempunyai fungsi :
Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu [8];
Tugas dan Wewenang DPD [9]
1)      DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2)    DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak.pendidikan dan agama
5.      BPK
BPK adalah lembaga tinggi Negara yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat  dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. BPK Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.  Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

6.      DPA (Dewan Pertimbangan Agung) telah dihapus pasca amandemen keempat

7.      MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. di bawah MA terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kewajiban dan wewenang [10]
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah:
•       Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang undangan di bawah Undang- undang , dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang
•         Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
•         Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan Rehabilitasi

8.      MAHKAMAH KONSTITUSI
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia  yang merupakan pemegang kekuasaan Kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution).
MK Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.
Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

9.      KOMISI YUDISIAL
berdasarkan UU no 22 tahun 2004 Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon Hakim Agung.
KEANGGOTAAN [11]
1.      Komposisi keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas dua mantan hakim, dua orang praktisi hukum, dua orang akademisi hukum, dan satu anggota masyarakat.
2.      Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara, terdiri dari 7 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota).
3.      Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

WEWENANG [12]
1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
 
TUGAS MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG DAN HAKIM AD HOC DI MAHKAMAH AGUNG:
1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
3. Menetapkan calon hakim agung;
4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR. 











Minggu, 24 Juni 2012

Sosialisasi Politik Soekarno: Sebuah Tinjauan Idiosinkratik


-->

Sosialisasi Politik Soekarno: Sebuah Tinjauan Idiosinkratik

Oleh : Adi Satyadi Nagara1
Jangan memikirkan apa yang negara berikan untukmu, tetapi pikirkan apa yang kamu berikan bagi negara” (John F. Kennedy)
Siap tidak kenal dengan sosok Soekarno, seorang yang paling tersohor di Indonesia. Betapa tidak, beliau merupakan seorang tokoh berpengaruh pada masa perjuangan kemerdekaan pada era 1945 hingga era 1960. Sayang, mungkin sebagian besar diantara kita ,masih belum tahu betul tentang asal-usul Soekarno. Beliau dilahirkan di sebuah kota kecil yang terletak di Jawa Timur, yaitu Blitar, pada 6 Juni 1901. Ayahnya merupakan seorang bangsawan Jawa kelas priyayi yang bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo dan ibunya merupakan seorang keturunan kasta Brahmana dari Bali, yang bernama Ida Nyoman Rai. Ketika Soekarno berusia empat-lima tahun, dia pindah dari tempat kelahirannya meniju kota Tulung Agung (Kediri) yang merupakan kediaman kakeknya. Kakek Soekarno merupakan sosok yang fanatik terhadap mitologi klasik Jawa melalui tokoh-tokoh pewayangan. Soekarno kecil sering diajak oleh kakeknya pada pertunjukkan wayang. Mulai saat itu, internalisasi tokoh-tokoh wayang jawa menjadi melekat dalam benak seorang Soekarno, seseorang yang berpengaruh pada bangsa Indonesia kelak.
Salah satu tokoh wayang yang dikagumi oleh Soekarno adalah Bima. Maka tidak begitu salah ketika seorang ilmuwan barat yang bernama Bernhard Dham mangatakan “tidak ada jalan lain yang lebih baik untuk memahami Soekarno kecuali melalui Bima”(Bernhard Dham,1969:25). Bima merupakan tokoh pejuang sejati membela Pandawa, sosok pejuang suci, pemberani, tidak kenal kompromi dengan lawan-lawannya, da juga selalu siap bermufakat terhadap mereka yang segolongan dengannya. Nilai-nilai itulah yang dimaksud oleh Dham terinternaisasikan dalam karakter seorang Soekarno.
Dari cerita-cerita ini pula, Soekarno menyerap gagasan-gagasan mistikal Jawa tentang Ratu Adil dan Jayabaya. Gagasan pembaruan ini timbul akibat adanya suatu tatanan yang terdiatorsi serta diabaikannya pesan-pesan moral pada masyarakat. Dalam keadaan yang sedemikian parahnya, Ratu Adil kemudian tampil sebagai sosok yang dapat memulihkan kembali tata tertib yang tradisional. Ramalan Jayabaya mengatakan bahwa kedatangan Ratu Adil akan membawa jaman keemasan dimana semua pertarungan dan ketidakadilan akan lenyap dan musnah. Rakyat tidak lagi akan mengalami penderitaan dan sehal kebutuhan akan terpenuhi dengan mudah (Sartono Kartodirjo,1977 :54). Dari nilai-nilai mitologi itulah, Soekarno mengenal ideologi pembebasan, konsep-konsep keadilan dan ketidakadilan, serta hubungan penguasa dengan rakyatnya.
Pendidikan sekolah formal Soekarno bertempat di Tulung Agung, yaitu Europeesche Largere Scholl (ELS) pada tahun 1914. Setelah lulus, kemudian dia melanjutkan ke Hogere Burger School (HBS) pada tahun 1915 dan lulus pada Juni 1921 (Solichin Salam, 1981:24). Masa-masa menempuh sekolah itulah yang membuat kesadarannya tentang keburukan diskriminasi sistem pendidikan kolonial tumbuh. Bagaimana rakyat-rakyat pribumi begitu dibedakan dengan anak-anak pejabat Belanda dan juga golongan bangsawan, mulai dari akses pendidikan serta kualitas pendidikan yang memprihatinkan.
Soekarno sudah mulai bergerak dalam aktifitas politik dengan bergabungnya beliau dengan Trikoro Darmo, yang artinya tiga tujuan suci yaitu kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial. Ketertarikannya pada kegiatan politik semakin kuat dengan mondok dan diasuhnya Soekarno dirumah tokoh Sarekat Islam, HOS Tjokroaminoto. Disinilah pandangan politik ideologi Soekarno berkembang dengan berkenalan dengan tokoh-tokoh yang kemudian memberikan banyak sumbangan bagi kesadaran politiknya, seperti Agus Salim, Soewardi Soerjoningrat, Ki Hadjar Dewantoro (John Legee;1985:64). Selain itu, beliau juga pernah bertemu dengan Hendrik Sneevlit, dan Alimin,yang dilkuskan Soekarno sebagai seseorang yang memperkenalkannya dengan Marxisme.
Kegandrungan Soekarno dalam membaca literatur-literatur serta sumber-sumber bacaan, juga menjadi bahan pengayaan pemikirannya. Dalam kegiatan memperdalam pemikirannya, Soekarno banyak terinspirasi dengan literatur-literatur Barat seperti Karl Marx, Frederichs Engels, Lenin, J.J Rosseau, dan juga Voltaire. Semua tokoh-tokoh tersebut merupakan tokoh revolusioner yang mampu mengubah bangsanya. Hal inilah yang menjadikan Soekarno lebih cenderung revolusioner dalam garis perjuangannya. Setamatnya di HIS Surabaya pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan sekolahnya di Technische Hoge School (THS;Sekarang ITB) yang baru dibuka pad tahun 1920. Masa belajarnya di THS membuatnya semakinkuat dalam hal pemikiran-pemikiran politik dengan membaca buku-buku tentang nasionalisme, Marxisme, sosialisme, dan internasionalisme.
Pada era-era berikutnya, merupakan sebuah era perjuangan bagi Soekarno untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan kolonialis Belanda. Ternyata pemikiran dan pandangan politik Soekarno memang merupakan suatu yang telah mengkristal, yang menimbulkan kesadaran beliau akan diskriminasi dan penderitaan yang diderita bangsa Indonesia. Hal in pula yang menjadi dasar perjuangan ideologinya, yang revolusioner, sehingga menjadi seorang tokoh yang berpengaruh pada jaman pasca kemerdekaan tahun 1945. Sebuah biografi singkat yang menarik untuk dikaji, bagi semua orang, tua muda, besar-kecil, bahkan kaya-miskin. Karena, hal ini memberikan kita gambaran betapa seorang pemimpin itu lahir tidak hanya karen momentum yang tepat untuk diraih, tetapi juga adanya pengaruh idiosinkratik yang sedikit banyaknya menentukan arah perjuangan dan juga pemikiran seseorang dalam melihat suatu fenomena dan juga kesenjangan yang ada. Itulah makna “Perjuangan Tanpa Batas!!!”